1.623 Personel Kepolisian Kawal Aksi Demo Indonesia Gelap oleh BEM SI dan Koalisi Masyarakat Sipil

Senin, 17 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Polisi Resor Jakarta Pusat Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro. (foto/tempo.co)

Kepala Polisi Resor Jakarta Pusat Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro. (foto/tempo.co)

POTRET NUSANTARA, Jakarta – Sebanyak 1.623 personel kepolisian gabungan dikerahkan untuk mengawal aksi demo bertajuk “Indonesia Gelap” yang digelar Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI, di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada hari ini, Senin, 17 Februari 2025.

Aksi ini timbul atas keresahan masyarakat terhadap kinerja kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. “Kami melibatkan 1.623 personel gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro dalam keterangan tertulis, pada Senin, 17 Februari 2025.

Adapun personel gabungan itu terdiri atas Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan juga instansi terkait. Susatyo mengatakan para personel akan disebar di sejumlah titik yakni di sekitar bundaran Patung Kuda Monas hingga di depan Istana Negara.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain menjaga keamanan sidang, kepolisian juga melakukan rekayasa lalu lintas untuk menghindari kemacetan di sekitar lokasi sidang. Akan tetapi pengaturan lalu lintas bersifat situasional dan hanya akan diberlakukan jika peserta demo berjumlah banyak dan terjadi peningkatan. “Apabila jumlah massanya tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa,” ujar dia.

Mereka juga mengimbau agar warga yang hendak melintas di sekitar Monas untuk mencari rute alternatif untuk menghindari penumpukan kendaraan di sekitar Patung Kuda. Susatyo juga memastikan seluruh personel yang bertugas menjaga keamanan aksi demo tidak membawa senjata api. “Hormati dan hargai saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya di muka dengan humanis dan profesional.”

Aksi demonstrasi yang digelar hari ini dilakukan sebagai kritik terhadap kinerja pemerintahan. Sebab, setelah 100 hari masa pemerintahan, kebijakan yang dibuat dianggap justru semakin menyengsarakan masyarakat Indonesia. “Kami menyerukan kepada seluruh pemuda, seluruh mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat sipil di seluruh Indonesia untuk turun ke jalan dan terus menyuarakan hak-hak warga,” ujar koalisi masyarakat sipil.

Berdasarkan informasi dari akun media sosial @bemsi.official, aksi hari ini direncanakan digelar serentak di berbagai wilayah Indonesia. Di antaranya Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali. Mereka akan berorasi di kantor pemerintahan masing-masing kota pada hari ini.

Aksi demonstrasi BEM SI dan Koalisi Masyarakat Sipil di sejumlah daerah lain direncanakan bakal digelar pada 18 atau 19 Februari. Khusus di Jakarta, aksi akan berlangsung di sekitaran wilayah Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Adapun sejumlah tuntutan yang akan dibawa dalam aksi ialah efisiensi Kabinet Merah Putih secara struktural dan teknis; mendesak Prabowo keluarkan Perpuu Perampasan Aset; tolak revisi UU TNI, Polri, Kejaksaan; evaluasi total pelaksanaan Makan Bergizi Gratis; penciptaan pendidikan gratis; tolak revisi UU Minerba; hapuskan dwifungsi militer di sektor sipil; hingga reformasi Polri.

Salah satu organisasi mahasiswa yang akan turun ke jalan pada hari ini ialah BEM Universitas Indonesia (UI). Mereka menyatakan penolakan terhadap kebijakan efisiensi atau pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Ketua BEM UI Iqbal Chiesa, kebijakan tersebut semakin mempersulit kondisi rakyat. “Kami mahasiswa UI merasa resah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini, terlalu banyak kebijakan yang dibentuk secara ugal-ugalan, terlalu banyak penderitaan yang terus-menerus dirasakan oleh rakyat Indonesia,” kata Iqbal dalam video pernyataannya yang diunggah di laman Instagram resmi BEM UI pada Sabtu, 15 Februari 2025.

BEM UI menuntut Prabowo untuk segera mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 yang menetapkan pemangkasan anggaran karena dinilai tidak berpihak pada rakyat. Selain itu, BEM UI menyatakan beberapa tuntutan lainnya. Tuntutan tersebut seperti membatalkan wacana pemberian izin pengelolaan tambang kepada kampus, hingga mendesak pencairan tuin dosen secepatnya.

Penulis : Red

Editor : Red

Sumber Berita : Tempo.co

Berita Terkait

Ismawati Jadi Tersangka Atas Laporan Ahmadi
Berkelahi Dengan Beberapa Bule Asal Australia, 12 Scurity Di Badung Bali Jadi Tersangka
Inilah Rute-Kantong Parkir Saat Pelantikan 481 Kepala Daerah di Istana Negara
Penanganan Kasus Pelecehan Anak Oleh Oknum Polres Mimika Dinilai Lambat, Keluarga Korban Unjukrasa
Polri Dukung Ketahanan Pangan dengan Cara Ini
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Berencana Tertibkan Notaris yang Saling Berbagi Akun
22 Perwira Polisi Naik Pangkat, Ini Daftarnya
Unifying the World Through Soccer: The Global Impact of the World Cup

Berita Terkait

Kamis, 6 Maret 2025 - 13:18 WIB

Ismawati Jadi Tersangka Atas Laporan Ahmadi

Rabu, 19 Februari 2025 - 15:27 WIB

Berkelahi Dengan Beberapa Bule Asal Australia, 12 Scurity Di Badung Bali Jadi Tersangka

Rabu, 19 Februari 2025 - 04:34 WIB

Inilah Rute-Kantong Parkir Saat Pelantikan 481 Kepala Daerah di Istana Negara

Senin, 17 Februari 2025 - 19:39 WIB

Polri Dukung Ketahanan Pangan dengan Cara Ini

Senin, 17 Februari 2025 - 19:26 WIB

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Berencana Tertibkan Notaris yang Saling Berbagi Akun

Berita Terbaru

Dok. Foto Tersangka Ismawati dan Mapolres Sumenep

HUKUM & KRIMINAL

Ismawati Jadi Tersangka Atas Laporan Ahmadi

Kamis, 6 Mar 2025 - 13:18 WIB